Pengantar

Desentralisasi sektor kesehatan telah berjalan lebih dari 5 tahun. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menegaskan kembali bahwa sektor kesehatan harus desentralisasi. Penelitian mengenai desentralisasi di sektor kesehatan menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada lembaga pemerintah yang kurang siap dengan melaksanakan kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat samapai pemerintah kabupaten.
Pertanyaannya adalah apakah ketidaksiapan ini maka kebijakan akan kembali ke sentralisasi? Jawabannya tentu “tidak”, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa secara konsep, desentralisasi kesehatan merupakan kebijakan publik yang tepat untuk Indonesia yang sangat bervariasi. Oleh karena itu penguatan kemampuan dinas kesehatan menjadi langkah penting.
Peningkatan kemampuan ini bersifat kelembagaan yang menyangkut staf dan sistem manajemen lembaga. Secara hirarki peningkatan kapasitas (capacity building) untuk dinas kesehatan dan puskesmas.
Melakukan Kegiatan capacity building untuk dinas kesehatan dan puskesmas laksanakan secara multi years (3-5 tahun). Kegiatan yang dikembangkan diarahkan kepada pelaksanaan intervensi baik terhadap staf dinas maupun kelembagaan (dinas kesehatan dan puskesmas) dalam konsep sistem.

Tujuan Kegiatan Capacity Building
Penguatan kemampuan manajerial bagi dinas kesehatan dalam hal:

  1. Kompetensi staf dinas kesehatan dalam manajemen,
  2. Penguatan sistem pendukung manajemen (managerial supporting system), dan
  3. Perbaikan kondisi kerja.

Penguatan dinas kesehatan ini dilakukan secara multi-years yang meliputi berbagai hal seperti disajikan pada kerangka kerja di bawah ini.

Kerangka Kerja
Pengembangan kapasitas dinas kesehatan dilakukan berdasarkan 2 kerangka kerja utama yaitu: (1) dinas kesehatan sebagai lembaga yang mempunyai misi penting dalam sistem kesehatan; (2) proses perencanaan sebagai alat untuk pengembangan kapasitas.

Dinas Kesehatan sebagai Sebuah Lembaga yang Mempunyai Misi
Berdasarkan Undang-Undang, di dalam sektor kesehatan dinas kesehatan telah ditetapkan mempunyai berbagai misi yang harus dijalankan. Misi tersebut antara lain: menyusun kebijakan atau aturan, pengawasan dan pelaksanaan aturan; memberi pelayanan; mendanai pelayanan kesehatan; sampai menghasilkan tenaga kesehatan yang baik. Dinas kesehatan mengemban misi ditetapkan oleh berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, seperti Undang-Undang Praktek Kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, Undang-Undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 dan berbagai hal lainnya.

Untuk melaksanakan misi yang diemban dan visi yang ditetapkan dinas kesehatan sebagai sebuah lembaga harus mempunyai berbagai hal:

  1. Staf yang mempunyai kemampuan dalam manajemen kegiatan: dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Ketrampilan disini termasuk penyusunan prioritas kesehatan dan pelaksanaan program
  2. Berbagai sistem pendukung manajemen seperti: sistem manajemen SDM, sistem keuangan dan pembiayaan; sistem logistik (termasuk obat); sistem informatika dan surveillance yang baik, kemampuan menyusun aturan hukum dan regulasi, dan berbagai hal lainnya.
  3. Struktur Organisasi yang baik
  4. Lingkungan kerja yang mendukung dengan budaya kerja baik.

Gambar  di atas menunjukkan gabungan berbagai hal yang sebaiknya dimiliki oleh dinas kesehatan. Berbagai hal tersebut di atas maka misi yang diemban oleh dinas kesehatan diharapkan dapat berjalan secara efektif untuk memberikan nilai tambah bagi pembangunan kesehatan di sebuah wilayah.

Proses Perencanaan sebagai Alat Awal untuk Pengembangan Kapasitas
Program pengembangan kapasitas sebaiknya dilakukan dengan dasar proses perencanaan yang tepat. Program pengembangan kapasitas dilakukan dari proses perencanaan yang berasal dari analisis situasi dan evaluasi kegiatan yang sudah ada. Perencanaan yang disusun merupakan jalan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan. Perencanaan Strategis kelembagaan ini akan bermuara kepada strutur organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan Peratuan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007, re-strukturisasi kelembagaan dinas kesehatan dilakukan untuk mencapai visi dan misi dinas kesehatan.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: